Tolak UMP Aceh Rp 2,3 Juta, Apindo Usul Rp 1,65 Juta

BANDA ACEH - Kalau sebelumnya para buruh yang mendatangi gedung DPRA, menggelar aksi menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sebesar Rp 2,3 juta per bulan, maka Selasa (29/10) kemarin giliran para pengusaha yang berdelagasi ke gedung dewan.

Kedatangan rombongan pengusaha yang dipimpin oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aceh, Dahlan Sulaiman, itu, bertujuan untuk menyampaikan penolakan terhadap tuntutan upah Rp 2,3 juta. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, serta unsur pimpinan dan anggota dewan lainnya.

“Semua asosiasi pengusaha di Aceh sepakat menolak permintaan Serikat Pekerja yang meminta UMP Rp 2,3 juta,” kata Dahlan kepada Serambi, kemarin.

Dia menjelaskan, tuntutan UMP sebesar Rp 2,3 juta itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003, Kepmennaker Nomor 13 Tahun 2003, dan Inpres Nomor 9 Tahun 2013. Dalam aturan tersebut, kata Dahlan, penetapan UMP harus didasarkan kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang didapatkan melalui survei. “Hasil survey, KHL yang terendah itu Rp 1,6 juta,” sebut Dahlan.

Di samping KHL, faktor lain yang juga harus diperhatikan dalam penetapan UMP adalah produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Produktivitas rata-rata pekerja di Aceh masih rendah. Kondisi perekonomian Aceh juga tidak tumbuh, tetapi malah turun,” ucapnya.

Karena itu, sambung Dahlan, pengusaha di Aceh mengusulkan dan merekomendasikan kepada gubernur untuk menetapkan UMP Aceh sebesar Rp 1.650.000. Atau naik Rp 100 dari UMP tahun lalu yang sebesar Rp 1.550.000.

“Ketua DPRA mengatakan akan memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang disampaikan pengusaha, dan akan menyampaikannya kepada Gubernur.

Pimpinan DPRA, kata Dahlan, sangat sadar bahwa UMP yang tinggi akan memberatkan dunia usaha, yang memungkinkan dunia usaha akan angkat kaki dari Aceh. Selai itu, dengan UMP yang tinggi, investor juga tidak akan datang ke Aceh.(SUMBER)